Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini memiliki sembilan arah kebijakan untuk periode 2020-2024. Arah kebijakan tersebut diciptakan dalam upaya pemenuhan visi Presiden-Wakil Presiden dalam pembangunan infrastruktur. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan "Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR 2020-2024" dalam Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pengawasan Pemerintah Daerah di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. Sembilan Arahan Kebijakan 2020-2024 tersebut, ungkap Hadi, Pertama adalah mempercepat pemerataan penyediaan sarana-prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang infrastruktur pendidikannya masih kurang. "Hal ini fokus prioritas di Papua, seperti pada bidang permukiman antara lain, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Provinsi Papua, pembangunan prasarana olahraga dan kewirausahaan Universitas Cenderawasih dan Musamus Kab. Merauke," jelas Hadi. Kedua, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan swasta, BUMN dan BUMD. "Misalnya untuk bidang jalan dan jembatan antara lain, pembangunan Trans Papua, penyelesaian Pansela Jawa, pembangunan jalan akses PLBN (Pos Lintas Batas Negara,-red) Yetetkun di Papua, Sei Nyamuk di Kaltara, Oepoli di NTT dan lainnya," terang Hadi. Ketiga adalah mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Misalnya, bidang sumber daya air seperti, pembangunan Bendungan Kuwil  untuk mendukung KEK Bitung, Lausimeme mendukung KI Medan, Sei Busung mendukung KI Bintan dan lainnya. "Untuk bidang jalan dan jembatannya, mendukung KEK seperti pembangunan akses jalan KEK Galang Batang, akses KEK Kendal, KEK Bitung," paparnya.  Ia menambahkan, bidang perumahan  diantaranya pembangunan rusun pekerja dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembangunan rusus relokasi program pemerintah, pembangunan rumah murah berbasis komunitas dan lainnya. Keempat adalah mengembangkan infrastruktur perkotaan seperti perumahan, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik dan pengolahan limbah. “Hal itu fokus prioritas juga di Papua," jelas Hadi. Untuk bidang sumber daya air, diantaranya penyediaan air baku di Kab. Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Jayawijya, KEK Sorong, Kab. Yapen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Fakfak, Kab. Yahukimo, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Merauke dan Kota Jayapura. Adapun untuk bidang jalan dan jembatan yakni pembangunan jalan ruas Depapre - Bongkrang (Papua), Lingkar Kota Sorong - Pelabuhan Arar. “Bidang permukiman diantaranya penyelesaian dan pembangunan SPAM IKK dan SPAM Perkotaan dalam mendukung program 10 juta sambungan rumah, antara lain SPAM mendukung PON Papua 2020, SPAM Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke,” jelasnya. Untuk bidang perumahan diantaranya, pembangunan 104 unit rumah susun pekerja, pembangunan 394 unit rumah susun MBR, serta pemberdayaan perumahan swadaya (BSPS) untuk penanganan kumuh perkotaan," ungkapnya. Kelima adalah mengembangkan industri kelautan serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya. "Misalnya pada bidang jalan dan jembatan diantaranya, pembangunan akses Pelabuhan Patimban, Roro Kuala Tungkal, Sangatta, Sintete Sambas, dan Palaran.  Adapun bidang permukimannya seperti peningkatan kualitas permukiman kumuh dan Pesisir di kawasan Kota Lhoksumawe, Karang Rejo Kota Tarakan," terang Hadi. Keenam yaitu memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik desa. Misalnya bidang sumber daya air antara lain, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tersebar di daerah-daerah irigasi. "Bidang permukiman seperti PAMSIMAS dan SPAM berbasis masyarakat serta sanitasi perdesaan padat karya untuk penanganan stunting. Adapun bidang jalan dan jembatan diantaranya pembangunan Jembatan Gantung di kawasan terisolir dan tertinggal," papar Hadi. Ketujuh, lanjutnya, membangun infrastruktur jalan tol. “Kedelapan adalah penyelesaian Jalan Tol Cileunyi - Garut - Tasikmalaya (Cigatas),” terangnya. "Kesembilan yaitu membangun gedung opera seperti di Sydney. Hal ini bidang permukiman diantaranya akan membangun 34 bangunan gedung hijau dan gedung kesenian pada cluster budaya di Ibu Kota Negara,” lanjutnya. Sebelumnya rapat yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah di seluruh Tanah Air ini dibuka, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo. Ia menegaskan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka mengawal program prioritas presiden yang salah satunya telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara 2020-2024.(ris/infoBPIW)